Opini

Revitalisasi UPT MKU

REVITALISASI UPT MATAKULIAH UMUM

SEBAGAI JEMBATAN MEREVITALISASI PANCASILA[1]

 

Oleh : Abdul Rahman Hamid, SH. MH

 

  1. Pendahuluan

Tulisan ini diuraikan berdasarkan pengalaman penulis sebagai dosen yang mengampu matakuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, dan di tambah pengalaman selama lebih kurang 7 tahun mengurusi Matakuliah Umum di Universitas Negeri Jakarta, baik sebagai sekretaris maupun sebagai ketua. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi semua pihak terutama pemangku kepentingan Negeri ini untuk melihat yang menurut penulis adalah hal yang terlihat kecil yang dapat berdampak besar.

[1] Tulisan ini disampaikan dalam FGD MPR-UNJ pada hari Selasa, 29 September 2015 di Hotel Sentral, Jakarta.

Pembatasan Tulisan :

Tulisan ini dibatasi untuk menanamkan nilai-nilai pancasila dengan Revitalisasi Pancasila dikalangan Mahasiswa melalui UPT MKU yang berada di institusi pendidikan tinggi. Mahasiswa di jadikan subjek utama penanaman nilai-nilai pancasila karena mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa harapan masa depan Indonesia.

 

  1. Revitalisasi Pancasila dalam berbagai sudut Pandang

Sudah banyak tulisan yang mencoba memberi sumbangan pemikiran tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Apabila kita mencarinya dengan mengetik “Revitalisasi”, akan banyak bermunculan tulisan-tulisan tentang Revitalisasi Pancasila. Dari berbagai tulisan tersebut antara lain adalah :

  1. Kurnia dewantara,

Dalam makalah yang disampaikan dalam Program pendidikan reguler angkatan (ppra) xlix lembaga ketahanan nasional ri tahun 2013, dengan judul Revitalisasi nilai-nilai pancasila melalui pemahaman nilai kearifan lokal dapat meningkatkan ketahanan nasional) menyimpulkan bahwa revitalisasi nilainilai Pancasila dapat dilakukan melalui pemahaman nilai kearifan lokal

Indonesia kaya dengan keanekaragaman kearifan lokal yang sampai sekarang terus menjadi panutan dalam perilaku kehidupan, misalnya di Kotapraja Palangka Raya mempunyai motto: Isen Mulang (Pantang Mundur, Tak Pulang Jika Tak Menang), Kabhanti gambusu dari etnis Muna, artinya tidak hanya hadir untuk tujuan seni, tetapi juga dapat melahirkan etos kerja, demokrasi, persaudaraan, hubungan dengan negeri lain, ketaatan di bidang hukum, agama, serta berbagai unsur pendidikan yang lain.3 Di Riau terkenal pantun : Tuah Sakti Hamba Negeri, Patah Tumbuh Hilang Berganti, Esa Hilang Dua Terbilang, Tak Melayu Hilang di Bumi (Laksamana Hang Tuah). Di Manado Sulut terdapat Motto: Si Tou Ti Mou Tu Mou Tou (Dr. Samratulangi) yang artinya orang hidup untuk menghidupkan orang lain, hakekatnya kita hidup harus saling tolong menolong. Di Makassar Sulsel ada: Sipakatau, Sipakainga dan Sipakalebbi, artinya saling menghargai, saling memuliakan dan saling mengingatkan. Di Jawa Tengah terdapat wejangan Raden Mas Panji Sosrokartono yaitu Nglurug tanpa bala, Menang tanpa ngasorake. Dll

Dengan menumbuhkembangkan Nilai-nilai kearifan local tersebut dengan sendirinya akan memperkuat nilai-nilai Pancasila yang dampaknya akan memperkuat ketanahan nasional.

  1. Budiyono, Wawan Kokotiasa

Berdasarkan Hasil penelitian yang didanai oleh LPPM IKIP PGRI Madiun Tahun 2013 dengan judul “Revitalisasi Pancasila (Mencari Model Implementasi Pancasila Di Kabupaten Madiun”, mereka menyimpulkan bahwa :

Untuk merevitalisasi Pancasila di tengah era digital saat ini diperlukan Sosialisasi yang harus di lakukan secara massif dan terstruktur. Adapun bentuk sosialisasi yang kontekstual dalam penanaman nilai-nilai Pancasila adalah melalui media massa terutama televisi. Karena itu komitmen dan keberpihakan media massa dalam merevitalisasi dan mengimpelmentasikan nilai-nilai Pancasila memegang peranan yang penting dan menentukan

  1. Arqom Kuswanjono, Dosen Pendidikan Pancasila UGM

Dalam tulisannya disebutkan bahwa hal yang perlu dilakukan untuk merevitalisasi Pancasila adalah :

  1. Perlu diperjuangkan landasan yuridis pelaksanaan Pancasila
  2. Kembangkan wacana Pancasila dalam aspek substansinya
  3. Perbaharui kurikulum pengajaran Pancasila sesuai tuntutan zaman
  4. Lakukan inovasi pembelajaran
  5. Tingkatkan kapabilitas pengajar, melalui studi lanjut, riset dan publikasi

Dan banyak lagi tulisan lAin yang telah memberi sumbangsih pemikiran tentang bagaimana melaksanakan revitalisasi Pancasila.

2. Peran UPT MKU dalam merevitalisasi nilai-nilai Pancasila

Globalisasi menyebabkan batas-batas social Negara menjadi hancur. Kehancuran batas-batas kultur budaya akan berpengaruh terhadap keserasian dan keselarasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menutup diri dari arus globalisasi seperti lari dari peradaban. Bangsa yang lari dari peradaban ibarat katak di bawah tempurung. Globalisasi harus di sikapi dengan bijak. Salah satu menyikapinya adalah dengan memperkuat nilai-nilai yang sudah menjadi kultur agar tidak goyah. Namun memperkuat nilai-nilai akan berhasil bila tidak ada kesan pemaksaan. Berpikir kritis dalam menyikapi hal-hal baru menjadi jalan keluar yang mesti di tempuh. Untuk itu UPT MKU mutlak dan harus di dorong kearah tersebut.

UPT MKU adalah salah satu unit di lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi Matakuliah Umum. Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan:

(3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:

  1. agama;
  2. Pancasila;
  3. kewarganegaraan; dan
  4. bahasa Indonesia.

Saat ini di berbagai peruguruan tinggi keempat matakuliah tersebut di kelola oleh suatu Unit yang di bentuk oleh Universitas yang di berinama Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU).

Bila ditelusuri lebih jauh, Matakuliah umum telah muncul sejak tahun 1962. Latar belakang diadakannya antara lain berdasarkan pemikiran bahwa Negara Indonesia ini harus di pertahankan dengan berbagai cara dan kekuatan. Para pendiri bangsa telah mempertahankan NKRI ini dengan cara fisik, mengangkat senjata melawan siapa saja yang mencoba menggannggu keutuhan Negara.

Namun seiring perkembangan zaman yang lebih dikenal dengan adanya globalisasi, dimana rongrongan terhadap keutuhan Negara dilakukan dengan cara non fisik seperti social, budaya, dan ekonomi, oleh karena itu mutlak pula di perlukan cara mempertahankan keutuhan Negara dengan cara non fisik. Menutup Negara dari hiruk pikuknya dunia dengan menutup diri dari dunia luar, akan menjadikan Indonesia terisolasi, ibarat katak di bawah tempurung.

Rongrongan terhadap keutuhan Negara melalui penanaman nilai-nilai yang berbeda dengan yang dianut oleh sebagian besar warga Negara dapat merusak nilai-nilai social budaya dan pemikiran warga Negara. Warga Negara akan kehilangan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian warga Negara, yang terjadi kemudian adalah warga Negara akan kehilangan nilai-nilai yang dinaut bersama. Hal ini akan menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Oleh karena itu penanaman nilai-nilai harus dilawan dengan penanaman nilai-nilai pula. Salah satu cara dalam menanamkan nilai-nilai adalah melalui pendidikan formal. Pilihannya adalah, penanaman nilai-nilai ke Indonesiaan tersebut akan dilakukan dengan cara menumpangkannya dalam matakuliah yang telah ada atau membuat matakuliah tersendiri. Kecenderungannya saat sekarang altertantif kedua menjadi pilihan yang diambil oleh Pemerintah dalam bentuk mengadakan Matakuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Oleh karena Kedua Matakuliah tersebut pada umumnya di kelola oleh suatu unit yang disebuat Unit Pelaksana Teknis Matakuliah Umum, maka mutlak di perlukan penguatan terhadap peran UPT MKU sebagai jembatan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

3. UPT MKU, Antara Ada dan Tiada

Walaupun secara yuridis formal pemerintah telah berketatapan Matakuliah Pancasila dan beberapa matakuliah lain merupakan matakuliah yang wajib diadakan dan dikoordinir oleh UPT MKU, dalam tatanan riil tidak seperti yang diharapkan. Matakuliah ini seakan seperti pelengkap penderita dalam system pendidikan. Pelengkap, karena matakuliah ini hanya dipahami sebagai suatu matakuliah yang wajib diadakan, tanpa makna, tanpa motivasi, tanpa dukungan konkrit, tanpa perhatian yang konkrit. Penderita, karena ada kesan pelaksanaannya dipaksakan, sehingga ada kesan mengadakan MK ini adalah suatu penderitaan. Hal ini terlihat antara lain dengan tidak besemangatnya mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dan tidak diperhatikannya secara serius perkuliahan yang diadakan di universitas. Perkuliahan dalam suatu aula yang diikuti oleh ratus mahasiswa yang masih terjadi di banyak universitas menunjukan hal tersebut.

 

4. Masalah yang dihadapi

Setidaknya ada 3 (tiga) permasalah mendasar yang menyebabkan Peran UPT MKU sebagai institusi penanaman nilai-nilai Pancasila tidak maksimal malah cenderung dikatakan “antara ada dan tiada” :

  1. Kurangnya Perhatian Pemerintah Pusat dan Institusi Universitas

Matakuliah Umum merupakan matakuliah yang penting bagi bangsa dan Negara, sebagai fasilitator penanaman ideology dan nilai-nilai ke indonesiaan. Matakuliah ini adalah matakuliah yang tidak secara langsung dibutuhkan oleh mahasiswa. Setelah menyelesaikan studinya di Perguruan tinggi, tidak ada korelasi langsung yang dirasakan oleh mahasiswa dengan materi yang di perolehnya dalam mengikuti matakuliah umum (terutama Pancasila dan kewarganegaraan). Sewaktu mencari pekerjaan misalnya pemahanan mahasiswa tentang Pancasila bukan sebagai prasarat dalam mendapatkan pekerjaan. Dan bahkan tidak pernah di tanyakan sewaktu mahasiswa melakukan wawancara. Oleh karena itu, perhatian pemerintah terhadap matakuliah umum ini merupakan suatu keniscayaan.

Dibandingan dengan Matakuliah umum, Matakuliah lain di urus dan di perhatikan secara langsung oleh pihak Jurusan atau Program Studi, karena matakuliah tersebut menyangkut kecakapan dan identitas jurusan atau prodi tersebut.

Di Institusi Pusat, dahulu Dirjen Dikti, sekarang menjadi Kemenristek Dikti, Tidak ada suatu unit yang berdiri sendiri yang secara serius diserahi tugas dan wewenang serta kewajiban untuk mengembangkan Matakuliah Umum. Hal ini akan menyebabkan focus terharap matakuliah umum menjadi tidak ada. MKU hanya akan di urus secara umum, sehingga kegiatan atau program yang dibuat tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.

Disamping dari sudut kelembagaan atau unit perhatian yang di butuhkan dalam hal ini antara lain adalah :

  1. Pengayaan Bahan Ajar, agar materi yang di sampaikan lebih menarik dan “up to date”
  2. Pelatihan bagi dosen yang berminat mengajarkan matakuliah Pancasila dan Kewarganegaraan

Beberapa waktu lalu, Dirjen Dikti rutin mengelar Kursus Calon Dosen Kewarganegaraan dan Pelatihan bagi Dosen Matakuliah Pancasila, Bahasa Indonesia dan ISBD. Hal ini hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. Dengan metode dan intensitas pelatihan yang kurang sangat lah tidak memadai untuk menanggung beban sebagai matakuliah yang penting bagi bangsa dan Negara.

Karena pada institusi pusat, tidak ada suatu unit khusus yang mengurus MKU, akibatnya di tingkat Universitas pun, MKU tidak mendapat perhatian yang serius. Kalaupun ditingkat Universitas ada suatu unit yang disebut UPT MKU, namun pembentukannya tersekesan pragmatis yaitu agar memudahkan prodi-prodi mendapat MKU. Di beberapa universitas seperti UNJ, UNP, UPI, UGM, Unair dan beberapa universita negeri lain, UPT MKU yang di bentuk telah di fasilitasi untuk mengembangkan MKU, namun dari ratusan pendidikan tinggi di Indonesia, terutama pada universitas swasta, kondisi MKU terlihat tidak terurus dengan baik. Hal ini terlihat dari dosen yang mengampu matakuliah MKU yang terkesan bisa di ajar oleh siapapun. Bahkan di beberapa universitas matakuliah umum di lebur menjadi satu, bahkan tidak ada dalam kurikulumnya.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (dosen) yang memenuhi kualifikasi mengajar MK Pancasila dan Kewarganegaraan

Matakuliah umum adalah matakuliah yang wajib di ambil oleh seluruh mahasiswa. Hal itu secara tegas tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang tertinggi yang mengatur pendidikan tinggi di Indonesia. Namun aturan tersebut terlihat bagus dalam konsep, tanpaa memikirkan konsekuensi yang harus dilakukan dari adanya peraturan tersebut.

Sebagai contoh untuk mengajar Matakuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, di perlukan persyaratan tertentu bagi dosen yagn akan mengampuya. Seharusnya tidak semua dosen dapat dan bisa mengampu matakuliah ini. Kualifikasi yang dianggap paling tepat untuk mengampu matakuliah tersebut adalah mereka yang merupakan lulusan prodi PKN, dan hokum, serta mempunyai kualifikasi S2 ketahanan Nasional. Dengan kondisi ini, sudah dapat di telaah bahwa pastilah ada permasalahan dalam memenuhi SDM (dosen) yang dapat mengampu matakuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ini di semua intitusi pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Walaupun hal ini sudah di ketahui, terkesan terjadi pembiaran, karena tidak pernah ada yang membicarakan masalah ini.

Akibatnya, seperti yang saat ini terjadi, di banyak perguruan tinggi, siapapun dengan latar belakang apapun dapat mengampu matakuliah ini. Akibatnya pesan penting (ruh) yang seharusnya diberikan, tidak tersampaikan dengan baik.

3. Marjinalisasi Matakuliah Umum dikalangan Mahasiswa dan Pimpinan Fakultas/Prodi

Sebagai akibat tidak adanya korelasi langsung antara materi yang didapatkan sewaktu mengikuti Matakuliah Umum dengan keberhasilan mendapatkan pekerjaan, maka ada kesan marjinalisasi MKU dikalangan mahasiswa. Hal ini terlihat dari tidak bersemangatnya mahasiswa mengikuti perkuliahan MKU. Diskusi yang dilakukan terasa hambar, kalau dosen memberi pertanyaan, sangat sedikit yang merespon, kalaupun ada yang merespon hanya beberapa orang saja, yang aktif. Mahasiswa yang aktif terlihat hanya untuk meramaikan suasana dari pada kelas diam saja atau membatu sang dosen agar tidak “galau”.

Kalau dosen meminta pertanyaan “ ada yang ingin bertanya?”, kembali sangat sedikit mahasiswa yang mengacungkan jarinya. Apabila para mahasiswa terlihat tidak bersemangat penulis terkadang memancing dengan perkataan “ Penderitaan terbesar saya mengajarkan Matakuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ini adalah, karena melihat wajah-wajah mahasiwa yang terlihat “mumet” dan terkesan skeptic”.

Kesan Marjinalisasi MKU dikalangan Mahasiswa juga terlihat sewaktu membuat tugas. Tugas yang di berikan cenderung “copy Paste” dari sumber yang ada terutama dari internet. Bahkan tanda banyak tugas yang di kumpulkan tersebut sama dengan dengan temannya yang lain. Pemenuhan tugas terkesan asal dikumpulkan. Sangat jarang tugas yang diberikan mengandung analisa dari Mahasiswa.

“Carut marutnya MKU” juga terlihat dari Marjinalisasi MKU dikalangan Pimpinan Jurusan/Prodi. Matakuliah umum di semua universitas di tempatkan pada semester 1 dan 2. Pimpinan jurusan/prodi menempatkan MKU untuk Mahasiwa Tahun Pertama. Banyak jawaban yang di peroleh dari pertanyaan mengapa harus di tahun pertama. Jawaban tersebut antara lain, pimpinan yang menjabat hanya mengikuti sebaran matakuliah yang ada, MKU adalah matakuliah yang mudah, sehingga cocok bagi mahasiswa tahun pertama, sedangkan MK prodi adalah MK yang lebih penting dari MKU, atau MKU di taruh di awal agar memudahkan dalam penyusunan sebaran MK Prodi.

Untuk mengubah agar MKU bisa di taruh minimal untuk mahasiswa Tahun Kedua sangat sulit terwujud apabila tidak ada “kekuasaan yang memaksanya”. Alasan yang paling besar adalah, apabila merubah MKU dari Tahun Pertama menjadi Tahun Kedua atau tahun berikutnya, akan menyebabkan semua Jurusan/Prodi merumuskan ulang sebaran MK yang telah ada di Jurusan/prodinya. Karna adanya anggapan MKU adalah MK sempalan, keinginan untuk merubah dirasakan sebagai sesuatu yang menambah-nambah pekerjaan jurusan/prodi yang sudah banyak. Daya tawar pimpinan UPT MKU dalam mengatur hal ini sangat lemah, karena MKU seperti tidak punya Bapak untuk mengadu dan melindungi.

Matakuliah Pancasila adalah matakuliah yang memerlukan analisis yang cukup, bukan sifatnya hafalan. Untuk itu di butuhkan mahasiswa-mahasiswa yang kritis dalam berfikir. Pada umumnya mahasiswa tingkat I, belum cukup mempunyai karekter tersebut. Tahun pertama adalah tahap di mana mahasiswa memasuki dunia baru. Mereka baru dalam tahap meraba, melihat suasana, tahap menyesuaikan diri dengan situasi baru tersebut, secara sosiologis, anggota baru cenderung diam dan patuh terhadap aturan yang telah di tetapkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kita tidak bisa berharap lebih agar mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan kritis. Akibatnya perkuliahan MKU menjadi perkuliahan satu arah yang sifatnya ceramah. Mahasiswa takut menanyakan hal-hal yang ia rasakan tentang ketidak sesuaian pancasila dalam kehidupan sehari-hari di kelas, karena masih dalam tahap mencari jati diri.

Akumulasi dari semua itu berimbas pada Pimpinan UPT MKU. Tidak banyak Dosen yang berkwalitas berkeinginan menjadi Pimpinan UPT MKU. Menjadi Pimpinan UPT MKU adalah pilihan kedua atau pilihan terahkir. Akibatnya banyak pimpinan MKU yang terpilih tidak punya komitmen yang kuat untuk memajukan MKU. Memajukan MKU di tengah permasalah yang mendera terasa sebagai sesuatu yang teramat berat. Akhirnya pimpinan yang ada sifatnya hanya seremonial, hanya melakukan hal-hal rutinitas, agar perkuliahan tetap berjalan. MKU seakan berjalan tanpa “ruh”. Akibat pimpinan MKU bersikap seperti ini, persoalan mku seperti lingkaran masalah yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terselesaikan.

4. Revitalisasi Pancasila melalui Penguatan Peran UPT MKU

UPT MKU adalah sebagai salah satu unit yang mengkoordinir perkuliahan Pancasila dan Kewarganegaraan. Menumbuhkan kembali (Merevitalisasi) nilai-nilai Pancasila salah satunya dapat dilakukan dengan merevitalisasi peran UPT MKU di perguruan tinggi. Untuk itu di perlukan ‘urung rembug” antara Pemangku kepentingan, dalam hal ini kemenristek DIkti, Pimpinan Universitas, Pimpinan Jurusan dan Pimpinan Program Study guna menata ulang dan memberi penguatan kepada UPT MKU dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Untuk itu perlu dorongan yang intens dan terstruktur dari walil rakyat dalam hal ini MPR. MPR mempunyai kekuasaan besar dan dapat mengambil peran yang sangat menentukan akan terlaksananya Revitalisasi Pancasila melalui Revitaliasi UPT MKU, sekaligus menjalankan fungsinya sebagai garda penjaga Pancasila

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk merevitalisasi UPT MKU adalah :

  • Membentuk satu unit setingkat Dirjen di lingkungan Kemenristek Dikti

Dengan di bentuknya Dirjen yang mengurus MKU, akan terjadi multiplayer effect dalam peningkatan peran UPT MKU di Indonesia. MKU dikelola menjadi lebih baik karena ada unit tersendiri yang khusus memperhatikannnya, sekaligus menjadi Bapak tempat mengadu mengenai persoalan MKU di universitas. Efeknya UPT MKU akan menjadi perhatian juga oleh pihak Universitas dan institusi yang ada di bawahnya.

Untuk lebih memberi penguatan kepada UPT MKU, dirjen yang akan di pilih berasal dari mereka-mereka yang selama ini konsen memberikan pemikirannya tentang tata kelola UPT MKU. Rektor atau pembandu Rektor yang menjadikan universitas dimana UPT MKUnya menjadi panutan utama atau mendapat penilaian yang terbaik, layak menjadi kandidat utama.

  • Memasukkan pengelolaan UPT MKU sebagai salah satu komponen penilaian Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT)

AIPT merupakan capaian yang sangat diharapkan oleh setiap Universitas. Berbagai hal akan dilakukan oleh pimpinan universitas untuk mendapatkan nilai tertinggi. Untuk mencapai akreditasi terbaik tersebut ada kerja keras yang terstruktur yang dilakukan. Apabila pengelolaan UPT MKU dijadikan sebagai salah satu komponen dalam penilaian diharapkan tekanan terhadap Kepala UPT MKU untuk memperbaiki kinerjanya akan jauh menjadi lebih berat. Akibatnya pimpinan universitas akan mencari dosen-dosen terbaik yang akan dapat mengembangan UPT MKU.

  • Memberikan Pelatihan dan penyegaran materi kepada seluruh dosen yang mengampu MK Pancasila dan Kewarganegaraan secara rutin dan berkala minimal 1 x setahun. Hal ini dapat dilakukan dengan kerjasama antara Pihak Kemenristek dengan Universitas terkait. Pelaksanaannya tidak dilakukan sebagaimana metode yang dilakukan oleh suscados. Pelaksanaannya dilakukan per universintas, agar semua dosen yang mengampu MK Pancasila dan Kewarganegaraan di lingkungan universitas yang bersangkutan dapat terlibat. Hanya dosen yang telah mengikuti pelatihan yang di perkenankan mengampu MK Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas masing-masing.

5. Gambaran UPT MKU ke depan

Dalam gambaran penulis, dengan adanya revitalisasi UPT MKU, Materi Pancasila dan Kewargangeraan yang di berikan kepada Mahasiswa, nilai-nilai yang ingin di sampaikan dapat lebih tertanam. hal ini di dukung oleh :

  1. Materi

Materi Matakuliah Pancasila dan KWN akan jauh lebih menarik dan beragam. Materi yang di berikan tidak hanya sekedar teori. Materi yang di berikan tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang jauh dari nalar. Materi akan lebih mencerminkan tentang urgensi kedua matakuliah tersebut. Materi di dasarkan pada data-data yang ada, lebih riiil dan tidak lagi bersifat menggurui. Data-data yang ada akan di perbaharui minimal setiap 2 x setahun melalui pelatihan. Kalau di urus oleh pihak yang mempunyai akses ke data, tentu hal tersebut tidak mustahil terwujud.

  1. Dosen yang berkwalitas

Ke depan Dosen yang mengampu Pancasila dan Kewarganegaraan berasal dari dosen-dosen yang terbaik di bidangnnya. Dosen-dosen yang memang konsen mempelajari dan menggali nilai-nilai Pancasila. Dosen-dosen yang akan lebih menyenangkan lagi dalam memberikan materi karena di dukung dan di supply materinya dari instansi terkait.

  1. Manajemen Perkuliahan

Manajemen perkuliahan MKU akan terprogram dengan baik, karena pimpinan UPT MKU adalah berasal dari dosen yang terbaik yang mempunyai visi dan misi yang terbaik. Yang perlu dilakukan oleh Pimpinan MKU dan tentunya atas dorongan dan perhatian yang besar dari Pihak Universitas dan Kemenristek Dikti, antara lain:

  1. Menata sebaran MK per prodi di setiap universitas, berharap MKU, khususnya Pancasila dan Kewarganegaraan tidak lagi di berikan kepada mereka yang berada di Tahun Pertama dan Tahun Kedua, tapi pada mahasiswa tahun ke Tiga atau Keempat.
  2. Menata Penjadwalan yang lebih baik. Misalnya jadwal yang berimbang setiap semester, jadwal yang tetap untuk setiap semester, jadwal yang memungkinkan di setiap perkuliahan Pancasila dan KWN dosen datang tepat waktu, tersedia dosen pengganti apabila dosen yang terjadwal berhalangan, perkuliahan MKU tidak pernah kosong, sehingga Perkuliahan MKU menjadi model bagi displin perkuliahan di setiap prodi.
  3. Menggunakan IT dalam manajemen Perkuliahan.

Perkuliahan MKU diharapkan dapat tersusun dengan baik. Hal ini akan di mungkin terjadi apabila perkuliahan tersebut menggunakan manajemen berbasis IT, bukan bersifat manual. Absen mahasiswa, absen dosen, materi yang di berikan telah tersedia dan tersusun dengan rapi, penilaian, jam mulai dan mengakhiri perkuliahan, tugas-tugas yang diberikan, penilaian beserta batas waktu penilaian, semua dapat dilakukan dalam suatu system manajemen berbasis IT dengan memanfaatkan internet.

Mengingat keberagaman yang ada di Indonesia, baik sarana dan prasarana maupun kultur dan budaya, serta Sumber Daya yang tersedia, hal-hal yang teknis perlu di bicarakan lebih mendalam, menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Namun yang pasti perlu keinginan yang kuat untuk merubahnya. MPR selaku lembaga tinggi Negara mempunyai kekuasaan untuk melaksanaan hal tersebut.

6. Penutup

Berbicara tentang revitalisasi Pancasila, tidak bisa di lepaskan dari organ yang akan melaksanakannya. Organ yang telah ada yang memungkinkan revitalisasi pancasila dapat dilakukan secara massif yang saat ini telah tersedia adalah Unit Pelaksana Teknis Matakuliah Umum, atau ada yang menggunakan nama lain sepertu Jurusan Matakuliah Umum, Koordinator MKU, dll. Di setiap Universitas organ tersebut telah ada (seharusnya ada).

Revitalisasi Pancasila yang sangat penting adalah di berikan kepada Mahasiswa. Mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa. Mahasiswa mempunyai kesempatan yang paling besar untuk memimpin bangsa di bandingkan dengan Warga Negara lain. Telah banyak jenis jabatan yang ada yang mensyaratkan minimal pendidikan adalah S1. Namun agar nilai-nilai yang coba di tanamkan menjadi lebih mengakar, diharapkan diberikan pada Mahasiswa tahun akhir.

MPR sebagai lembaga tinggi Negara yang tugas utamanya adalah menjaga nilai-nilai Pancasila mempunyai posisi penting dan dapat menjadi garda terdepan dalam melakukan hal ini. MPR mempunyai kekuasaan untuk memaksakan untuk itu.